Makna Dan Hakikat Demokrasi

D emokerasi adalah peluang yang sama bagi semua orang dan kelompok untuk berbicara dan didengar keputusan yang dicapai melalui cara-cara demokeratis harus ditaati oleh semua komponen yang terlibat. Menghianati hasil-hasil kesepakatan bersama sama saja mencederai demokrasi itu sendiri. Jika kespakatan besama tidak berjalan dengan baik, bersabarlah untuk tidak bertindak anarkhis tetapi merubehnya melalui tata cara demokrasi. Demokrasi memiliki arti suatu keadaan Negara di mana dalam system pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertingi berada dalam keputusan bersama rakyat,pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secaraa ideal hendak di lakukan oleh sebuah Negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokras dalam perwujudannya pada dunia politik [eraktis. Pengakuan dan dikungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting. Karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintahan dapat menjalankan roda biro gasi dan perogeram-perogeramnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Pers bebas bertanggung jawab adalah system pers dalam iklim pembertaan yang obyaktif dan seimbang dan tersedianya jalur dan mekanisme hukum bagi siapa saja yang merasa dirugikan oleh suatu pe mberitaan surat kabar atau media elek trunik. Demokrasi; Pandangan Dan Pegangan Hidup Bersama Enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis.keenam norma itu adalah; 1. Kesadaran meluralisme 2. Musyawarah 3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan 4. Norma kejujuran dalam permufakatan 5. Kebebasan nurani, mersamaan hak, dan kewajiban. 6. Trial and error(percobaan dan salah) Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi ia merupakan sebuah peruses tanpa henti. Dalam rangka ini demokrasi membutuhkan percobaan- percobaan dan kesediaan semua pihakuntuk menerima kemungkinan dan ketidaktepatan atau kesalahan dalam peraktik nerdemokrasi. Alih – alih memberikan kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara fropesional dan akuntabel, kebijakan otda masih banyak di pahami oleh sebagian masyarakat dan pemerintah daerah sebagai kebebasan untuk membuat aturan yang sarat dengan semangat primordial , agama dan kesukuan. Factor – Factor Pendukung Demokrasi 1. Negara hukum Negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law) memiliki pengertian bahwa Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia 2. Masyarakat madani (civil society) Msyarakat madani mensyaratkan adanya keterlibatan warga negara (civic engagement) melalui asosiasi – asosiasi social. Keterlibatan warga Negara memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka , percaya, dan toleran antar individu dan kelompok yang berbeda. 3. Infesteruktur politik Patai politik merupakan seteruktur kelembagaan poltik yang anggota – anggotanya mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan – kebijakannya. Parameter Demokrasi Prinsip – prinsip dasar demokrasi itu adlah persamaan, kebebasan, dan pluralism. 1. Pemilihan umum sebagai peruses pembentukan pemerintah. 2. Susunan kekuasaan Negara. 3. Kontrol rakyat Sekilas sejarah demokrasi Demokrasi tumbuh kembali di eropa menjelang akhir abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya magna charta (piagam besar). Magna carta adalah suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan raja jhon inggeris. Salah satu asas dalam prinsip hukum alam itu adalah pandangan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (natural law) yang mengandung prinsip –prinsip keadilan yang universal , berlaku untuk semua waktu dan semua orang, baik raja,bangsawn,maupun rakyat jelata. Menurut locke (1632 - 1704) hak-hak politik rakyat hak atas hidup,kebebasan dan hak memiliki (live, liberal and peroperty); sedangkan menurut Montesquieu(1689 - 1744) system pokok yang dapat menjamin hak – hak politik adalah melalui prinsip trias politica. Demokrasi di indonesia. 1. Periode 1945 – 1959 Demokrasi pada masa ini dikenal sebutan demokrasi parlementer.sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklemirkan. 2. Periode 1959 – 1965. Periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin (guided democraci).ciri – cirri demokrasi adalah dominasi politik peresiden dan berkembengnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung bpolitik nasional. Kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpinnya soekarno yaitu adanya pengingkaran terhadap nilai – nilai demokrasi yaitu adsolutisme dan terputusnya kekuasaan pada diri pemimpin, sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan check and belance dari legislatif terhadapn eksekuif . 3. Periode 1965 – 1998 Perioden ini merupakan masa pemerintahan peresiden soeharto dngan orde barunya sebuttan orde baru merupakan keritik harapan periode sebelumnyan, orde lama. 4. Periode 1998 – sekarang Periode ini sering sekali disebut dengan istilah periode paska orde baru. Periode ini erat hubunganya dengan erakan reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara murni dan konsekuen. Islam Dan Demokrasi Dalam perkembangan sejarah islam kemudian, konsep – konsep islam ideal itu tidak bebas dari peraktk – peraktik penyimpangan. Karna tidakterlalu salah jika ada pandangan yang menyatakan dalam kontak demokrasi islam sangat sarat dengan konsep – konsep ideal tentang kemasyarkatan tetapi cukup miskin pengalaman dalam peraktik berdemokerasi. Secara garis besar wacana islam dan demokrasi dapat di kelompokkan menjadi tiga kelompokpemikiran 1. Islam dan demokrasi adalah dua system politik yang berbeda. 2. Islam berbeda dengan demokras apabila dempkrasi didefisinikan secara perosedur seperti di pahami dan diperaktikkan di Negara – negra barat 3. Islam adalah system nilai yang membenarkan dan mendukung system politik demokrasi seperti yang diperaktikkan Negara – negra maju. Terdapat beberapa argumen teoritis yang bisa manjelaskan lambangnya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia islam. 1. Pemahaman doctrinal menghambat praktik demokrasi. 2. Persoalan kultur. 3. Lambannya pertumbuhan demokrasi di dunia islam tak ada hubungan dengan teologi maupun kultur,melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrsi itu sendiri. Bagikan