PENGOLAHAN OPINI PUBLIK

Suratkabar adalah instrumen utama komunikasi politik, dari abad yang ke delapan belas sampai pertengahan abad ke dua puluh. Selama periode ini, koran menjalani peran sebagai reporter/pelapor berita-berita politik dan cara bekerjanya badan atau organisasi politik; sebuah platform dalam mengekspresikan opini politik; sebuah instrumen bagi organisasi politik dan mobilisasi dan untuk menempa ideologi; sebuah senjata jika ada konflik di dalam partai; sebuah kritik dan Watchdog atau ’anjing penjaga’ bagi tindakan pemerintah; dan sebagai instrumen pemerintah untuk memberi informasi dan pengaruh. Hal ini tetap merupakan fungsi politik yang esensial pada media massa dewasa ini.

SUKA BLOG KU???

 

Hubungan yang dekat antara politik dan pers lebih banyak dipertimbangkan karena adanya kedudukan khusus yang seakan diberikan kepada pers koran dalam banyak konstitusi dan bagi akses yang menjamin partai politik dan pemerintah dalam kebanyakan sistem penyiaran publik. Perwakilan dari proteksi yang diberikan kepada pers (umumnya memperkenalkan kebebasan untuk menerbitkan koran dengan perkumpulan untuk mewujudkan kebebasan berbicara) yang terdapat dalam Amandemen pertama dalam konstitusi Amerika yang menyatakan bahwa “Kongres tidak akan membuat hukum….memudahkan kebebasan pers’, atau (yang masih valid) pasal 1848 konstitusi Belanda yang menyatakan bahwa “ tidak ada izin yang diperlukan untuk menerbitkan pemikiran atau pandangan dengan cara pers, terlepas dari tanggungjawab setiap orang di hadapan hukum.
Media cetak memainkan peran yang kritis selama Zaman Pencerahan dan dalam revolusi populer di Amerika (1776), Perancis (1789), Eropa Tengah (1848), dan Rusia (1917) mencoba menebarkan gagasan-gagasan baru dan menyediakan kelompok politik yang terorganisir sebagai alat utnuk mendapatkan dan memegang kekuasaan. Karena legalitas historis ini, komunikasi politik juga secara umum telah diasosiasikan dengan ekspresi dan difusi gagasan (dan juga ideologi), dan juga adanya konflik: antara pesaing untuk mendapatkan kekuasaan; antara partai dan ideologi; antara pemerintah dan oposisi dan pemerintah dan rakyatnya.
MEDIA KOMUNIKASI MODEREN
Hadirnya komunikasi politik sudah setua hadirnya ilmu politik itu sendiri, hal itu merupakan penggunaan secara terorganisir terhadap media massa moderen untuk tujuan politik, terutama dalam praktik kampanye pemilu, yang awalnya mengarahkan kepada penyelidikan yang sistematis terhadap komunikasi politik dan telah memberi topik bahasan atas identifikasi kontemporer utamanya. Bagaimanapun juga, komunikasi politik lebih dari sekadar kampanye politik. Dalam istilah yang digunakan oleh Seymour-Ure (1974), hal itu memiliki dimensi horisontal dan juga vertikal. Kajian sebelumnya mengacu pada komunikasi diantara kelompok yang sederajad, apakah mereka ini adalah anggota elit politik yang sama, atau warga negara yang saling berinteraksi dan berkumpul bersama-sama. Komunikasi vertikal berlaku diantara pihak pemerintah (atau partai) dan masyarakat (yang prinsipnya ke salah satu arah diantara dua). Penekanan yang awal kepada kampanye pemilu difokuskan perhatiannya pada arus “top-down” pada dimensi vertikal (dari pemerintah atau partai kepada warga negara atau pengikut). Hal ini, bagaimanapun juga, mengarah kepada pengabaian komunikasi di dalam elit masyarakat tertentu dan komunikasi yang bersifat informal dan interpersonal. Kita harus juga membuat catatan atas arus komunikasi yang mengarah “ke atas”, kepada arah politik yang juga “ke atas”, dalam bentuk membuat ‘feedback” voting, hasil polling pendapat, atau bentuk pertemuan pemikiran yang diadakan oleh politikus dan pemerintah.
Komunikasi politik yang mengacu terhadap semua proses informasi (termasuk di dalamnya fakta, opini, kepercayaan dll.) transmisi, pertukaran dan pencarian yang terjadi diantara partisipan dalam wacana aktifitas politik yang di-institusi-kan. Kita dapat secara berguna menahan perhatian kita kepada aktivitas yang menjadi bagian dari “wilayah publik” dalam kehidupan politik, sebuah referensi yang melibatkan isi dari debat politik terbuka dan sebuah ‘arena’ dimana debat semacam itu terjadi.
Di dalam prakteknya, komunikasi politik meliputi berikut ini :
1. kegiatan–kegiatan langsung yang terdiri dari formasi, mobilisasi dan berbagai penyebaran dan pergerakan kecil dari politik.
2. semua bentuk kampanye yang terorganisir dirancang untuk mendapatkan dukungan politik bagi partai, tahu penyebab-penyebab, kebijakan atau pemerintah, dengan mempengaruhi opini dan perilaku dalam pemilu.
3. banyak proses yang melibatkan ekspresi, pengukuran, penyebaran informasi dan juga ‘manajemen’ opini publik (ini termasuk di dalamnya diskusi informal dan interpersonal).
4. aktifitas media massa yang sudah mapan dalam melaporkan dan memberi komentar pada kejadian politik.
5. proses informasi publik dan debat yang berkaitan dengan kebijakan politik.
6. sosialiasasi politik informal dan formasi dan pengawalan kesadaran politik.
Bagikan